KEBIJAKAN PEMERINTAH [Halaman 3]

SOAL CPNS DAN JAWABAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH

15. Berikut ini pengaruh positif dari kebijakan kebebasan pers yang dikeluarkan oleh pemerintah, kecuali... 

A. Unsur budaya asing berkembang pesat 

B. Perkembangan ilmu pengetahuan 

C. Kebeanian mengekspresikan opini 

D. Control masyarakat terhadap pemerintah 

JAWAB: A

16. Fraksi-fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan pengelompokkan anggota yang mencerminkan... 

A. Kebijakan pemerintah dalam mengatur lembaga tertinggi Negara 

B. Perimbangan kekuasaan pemerintahan yang disepakati bersama 

C. Pembagian kekuasaan legislative pada tingkat lembaga tertinggi Negara 

D. Konfigurasi politik dan pengelompokkan fungsional dalam masyarakat 

JAWAB: D

17. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1982 tentang Referendum telah dicabut dengan Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998, karena... 

A. Dinilai tidak sesuai dnegan tuntutan Pasal 37 UUD 1945 

B. Memberi kekuasaan yang terlalu luas kepada pemerintah 

C. Menghambat perubahan yang mendasar terhadap UUD 1945 

D. Membuka kemungkinan terhadap perubahan UUD 1945 

JAWAB: A 

18. Hal yang amat penting diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah... 
A. Optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah 

B. Pelestarian nilai-nilai tradisional di daerah 

C. Perencanaan terpadu pembangunan daerah 

D. Kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa 

JAWAB: D 

19. Keputusan Presiden No. 47 Tahun 1999 menentukan bahwa anggota DPR periode 1997/2000 diberikan pesangon, dengan pertimbangan terutama... 

A. Kinerja Dewan yang tinggi dan masa bakti kurang dari 5 tahun 

B. Memacu kerja anggota Dewan supaya lebih berprestasi 

C. Meningkatkan kehormatan dan kesejahteraaan anggota Dewan 

D. Jasa-jasa anggota Dewan dalam mendukung reformasi 

JAWAB: D 

20. Tim terpadu yang dibentuk pemerintah untuk mengkaji pemisahan lembaga eksekuti dan yudikatif guna mewujudkan lembaga peradilan yang bebas, sebagi cirri utyama dari... 

A. Negara hukum 

B. Pemerintah demokrasi 

C. Kedaulatan rakyat 

D. Pemerintah republic 

JAWAB: B 

21. Kebijakan pemerintah untuk memisahkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif bertujuan... 
A. Mewujudkan lembaga pengadilan yang mandiri 

B. Memudahkan pengawasan terhadap lembaga peradilan 

C. Meingkatkan efektivitas penyelenggaraan peradilan 

D. Memperlancar penyelenggaraan administrasi kehakiman 

JAWAB: A 

HALAMAN:  1   2   3   4 

Kumpulan Soal CPNS + Jawaban

Kumpulan Materi CPNS

Kumpulan Soal TPA, TIU, Psikotes

Aplikasi CAT CPNS

Kumpulan Video Pembahasan Soal Tes CPNS Beserta Jawaban